Home / Blog / / Peraturan Pemerintah tentang Pendirian CV di Indonesia

Peraturan Pemerintah tentang Pendirian CV di Indonesia

Peraturan Pemerintah tentang Pendirian CV di Indonesia

Pendirian suatu badan usaha di Indonesia, termasuk Commanditaire Vennootschap (CV), diatur oleh hukum dan peraturan yang berlaku. CV merupakan salah satu bentuk badan usaha yang cukup populer di kalangan pengusaha kecil dan menengah. Dalam artikel ini, kita akan membahas peraturan pemerintah mengenai pendirian CV, syarat-syarat yang harus dipenuhi, serta proses yang harus dilalui untuk mendirikan CV di Indonesia.

Apa Itu Commanditaire Vennootschap (CV)?

CV adalah bentuk usaha yang terdiri dari dua jenis sekutu, yaitu sekutu aktif dan sekutu pasif. Sekutu aktif bertanggung jawab penuh terhadap pengelolaan usaha dan memiliki tanggung jawab tidak terbatas, sedangkan sekutu pasif hanya menyetorkan modal dan tidak terlibat dalam pengelolaan usaha, sehingga tanggung jawabnya terbatas pada modal yang disetorkan. Struktur ini membuat CV menjadi pilihan yang menarik bagi banyak pengusaha, terutama yang ingin memulai usaha dengan modal yang tidak terlalu besar.

Dasar Hukum Pendirian CV

Pendirian CV diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) Pasal 19 hingga Pasal 34. Selain itu, peraturan pemerintah lainnya juga memberikan pedoman mengenai cara pendirian CV, termasuk peraturan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Dalam hal ini, setiap pendirian CV harus memenuhi beberapa syarat dan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah.

Syarat-Syarat Pendirian CV

  1. Minimal Dua Orang Pendiri: Untuk mendirikan CV, diperlukan minimal dua orang yang bersedia menjadi sekutu. Salah satu dari mereka harus menjadi sekutu aktif, sementara yang lain dapat menjadi sekutu pasif.
  2. Akta Pendirian: Pendirian CV harus dituangkan dalam akta notaris. Akta ini berisi informasi mengenai nama CV, tujuan usaha, alamat, modal yang disetor, serta identitas dari para sekutu.
  3. Nama CV: Nama yang digunakan untuk CV harus unik dan belum digunakan oleh badan usaha lain. Nama ini harus mencerminkan kegiatan usaha yang dijalankan.
  4. Modal Dasar: Meskipun tidak ada ketentuan minimum untuk modal dasar, sebaiknya modal yang disetorkan mencerminkan kemampuan dan skala usaha yang akan dijalankan.
  5. Surat Izin Usaha: Setelah akta pendirian dibuat, CV harus mendaftar untuk mendapatkan Surat Izin Usaha (SIUP) sesuai dengan jenis usaha yang dijalankan.
  6. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP): CV juga diwajibkan untuk mendaftar dan mendapatkan NPWP agar dapat memenuhi kewajiban perpajakan.

Proses Pendirian CV

  1. Penyusunan Akta Pendirian: Langkah pertama adalah menyusun akta pendirian yang dilakukan di hadapan notaris. Notaris akan membantu dalam pembuatan akta yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
  2. Pendaftaran Akta Pendirian: Setelah akta pendirian ditandatangani, langkah berikutnya adalah mendaftarkan akta tersebut ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk mendapatkan pengesahan.
  3. Pengajuan SIUP dan NPWP: Setelah mendapatkan pengesahan akta pendirian, CV harus mengajukan permohonan untuk mendapatkan SIUP dan NPWP. Proses ini biasanya dilakukan di instansi pemerintah terkait di daerah masing-masing.
  4. Pendaftaran di Instansi Terkait: Selain SIUP dan NPWP, CV juga perlu mendaftar di instansi lain sesuai dengan kegiatan usahanya, seperti Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) untuk tenaga Lingkungan kerja kekinian di situs RuangOffice,Pilihan terbaik untuk kebutuhan kantor,Sewa ruang kantor yang fleksibel,Ruang kerja bersama profesional,Temukan kantor impian Anda di RuangOffice,Workspace efisien untuk startup,Beragam ruang kantor terbaik,Kantor fully furnished di pusat kota,RuangOffice – Mitra Anda untuk kerja efisien,Penawaran ruang kantor digital dan fisik lengkap,Sewa meeting room online,Infrastruktur kerja yang mendukung bisnis Anda,Ruang kantor inspiratif dari RuangOffice,Sewa kantor jangka pendek dan panjang,Mulai bisnis Anda dari ruang yang tepat jika mempekerjakan karyawan.
  5. Izin Usaha Lainnya: Tergantung pada jenis usaha yang dijalankan, CV mungkin juga perlu mendapatkan izin usaha lainnya, seperti izin dari Dinas Perdagangan, Dinas Kesehatan, atau instansi lain yang relevan.

Kewajiban dan Tanggung Jawab CV

Setelah pendirian CV, ada beberapa kewajiban dan tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh CV dan para sekutunya:

  1. Kewajiban Perpajakan: CV harus memenuhi kewajiban perpajakan, termasuk membayar pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.
  2. Pembukuan: CV wajib melakukan pembukuan yang baik dan benar untuk mencatat seluruh transaksi usaha. Pembukuan ini penting untuk keperluan perpajakan dan evaluasi kinerja usaha.
  3. Tanggung Jawab Terhadap Utang: Sekutu aktif bertanggung jawab penuh terhadap utang dan kewajiban CV, sedangkan sekutu pasif hanya bertanggung jawab sesuai dengan modal yang disetorkan.
  4. Laporan Keuangan: CV perlu menyusun laporan keuangan secara berkala untuk mengetahui kinerja usaha dan sebagai bahan pertanggungjawaban kepada para sekutu.

Penutup

Pendirian CV di Indonesia merupakan proses yang membutuhkan pemahaman tentang peraturan dan prosedur yang berlaku. Dengan memenuhi syarat-syarat dan mengikuti langkah-langkah yang ditetapkan, pengusaha dapat mendirikan CV yang sah dan dapat beroperasi secara legal. CV menjadi salah satu pilihan yang menarik bagi pengusaha yang ingin memulai usaha dengan modal terbatas dan ingin berkolaborasi dengan sekutu lain. Oleh karena itu, penting bagi setiap calon pendiri CV untuk memahami dan mematuhi peraturan yang ada agar usaha yang dijalankan dapat berkembang dengan baik dan berkelanjutan.